GMKI KEPRI DESAK PLN EVALUASI TOTAL PEMPROV DIMINTA PERKUAT PENGAWASAN

Batampedia.com,. Kepri – KORWIL XIII GMKI Kepri, Riau, Sumbar mendesak PT PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan pascagangguan listrik yang melanda Batam, Bintan, dan Tanjungpinang pada 12 Oktober 2026.

Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha, sektor industri, dan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Riau.

Paulus Banjarnahor, menilai bahwa gangguan listrik dalam skala luas tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis.

“Kejadian ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi keandalan infrastruktur kelistrikan serta memastikan adanya langkah konkret untuk mencegah gangguan serupa terulang”, Ujarnya.

GMKI Kepri meminta PLN menyampaikan penjelasan secara transparan mengenai penyebab gangguan, hasil investigasi, dan langkah perbaikan yang akan dilakukan.

Evaluasi harus mencakup keandalan jaringan, pengamanan instalasi, sistem proteksi, serta kesiapan menghadapi gangguan agar pasokan listrik kepada masyarakat dapat terjaga, ungkapnya Di sisi lain, GMKI Kepri menilai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam memastikan persoalan ini ditindaklanjuti secara serius.

Gubernur Kepri melalui Dinas ESDM perlu memperkuat koordinasi dan menjalankan fungsi pembinaan serta pengawasan sesuai kewenangannya, termasuk mendorong evaluasi dan memastikan tindak lanjut perbaikan oleh pihak terkait.

“Pemulihan listrik memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan penyebab gangguan diketahui dan langkah pencegahannya dilaksanakan. Jangan sampai setelah listrik kembali normal, persoalan ini berhenti tanpa evaluasi yang jelas,” demikian sikap GMKI Kepri.

GMKI Kepri juga mendorong Pemprov Kepri berkoordinasi dengan PLN, pemerintah kabupaten/kota, dan BP Batam untuk memperkuat mitigasi gangguan listrik, terutama terhadap fasilitas vital seperti rumah sakit, pasokan air bersih, telekomunikasi, dan pelayanan publik lainnya.

Sebagai bentuk saran dan masukan, GMKI Kepri menyampaikan empat hal utama:

1. Evaluasi total sistem kelistrikan, PLN harus mengidentifikasi penyebab gangguan dan melakukan perbaikan menyeluruh untuk meminimalkan risiko blackout berulang.

2. Pengawasan pemerintah: kami mendorong Pemprov Kepri perlu memastikan evaluasi dan tindak lanjut berjalan sesuai kewenangannya serta meminta kejelasan langkah perbaikan dari pihak terkait.

3. Transparansi kepada publik, Hasil investigasi dan rencana pencegahan perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.

4. Mitigasi jangka panjang, PLN dan pemerintah perlu memperkuat kesiapan menghadapi gangguan untuk melindungi pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

GMKI Kepri menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang pembangunan daerah. Karena itu, keandalan pasokan listrik harus menjadi perhatian bersama dan tidak boleh hanya ditangani setelah gangguan terjadi.

“Kami meminta PLN melakukan pembenahan nyata dan Pemprov Kepri memastikan fungsi pengawasan berjalan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan listrik yang andal, informasi yang transparan, serta kepastian bahwa gangguan serupa tidak dibiarkan berulang tanpa evaluasi dan perbaikan,” tutup pernyataan GMKI Kepri.