Pascablackout, Aktivis PMII Kepri Dorong Penguatan Keandalan Listrik

Batampedia.com,. Batam – Aktivis PMII Kepulauan Riau, Dedy Wahyudi Hasibuan, mengapresiasi pemulihan listrik oleh PT Bright PLN Batam setelah pemadaman meluas. Ia mendorong pemerintah dan pengelola kelistrikan memperkuat keandalan sistem, memastikan kompensasi pelanggan, serta memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi kerja petugas dalam memulihkan pasokan listrik. Dukungan ini perlu berjalan bersama evaluasi menyeluruh, pemenuhan hak pelanggan, dan pembenahan sistem agar blackout di Batam, Tanjungpinang, dan Bintan dapat diantisipasi dan tidak terulang,” kata Dedy, Rabu (14/10/2026).

PLN Batam menyatakan pasokan listrik kepada pelanggan terdampak di Kota Batam telah pulih pada Selasa (13/10/2026). Perusahaan tetap menyiagakan petugas untuk memantau kestabilan sistem setelah melakukan penormalan pembangkit, transmisi, dan distribusi.

Dedy menilai kerja pemulihan patut mendapat dukungan. Namun, keberhasilan penormalan perlu diikuti pemeriksaan terhadap penyebab gangguan, kinerja proteksi, dan kesiapan cadangan listrik. Hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar tindakan pencegahan yang terukur.

Menurutnya, koordinasi pengelola kelistrikan di Batam dan wilayah Bintan, termasuk Tanjungpinang, perlu diperkuat untuk membatasi dampak gangguan serta mempercepat pemulihan layanan.

“Publik membutuhkan kepastian bahwa setiap kelemahan yang ditemukan akan diperbaiki. Pemeriksaan teknis harus menghasilkan langkah nyata, lengkap dengan penanggung jawab dan target penyelesaian,” ujarnya.

Dedy juga mendukung komitmen PLN Batam memberikan kompensasi kepada pelanggan yang memenuhi ketentuan. Ia menegaskan perlunya pengawalan pelaksanaan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya terkait penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN Batam.

PLN Batam menyampaikan bahwa kompensasi pelanggan reguler sebesar 10 persen dari biaya beban bulanan diberikan apabila gangguan melampaui standar tingkat mutu pelayanan. Sementara itu, kompensasi pelanggan layanan keandalan mengikuti perjanjian masing-masing. Perusahaan menyatakan pemberiannya berlangsung otomatis melalui tagihan berikutnya.

“Kami mendukung pemberian kompensasi sesuai ketentuan dan akan mengawal pelaksanaannya. Informasi mengenai pelanggan yang memenuhi syarat, dasar perhitungan, serta waktu pemberian harus jelas agar masyarakat dapat memeriksa haknya,” kata Dedy.

Dalam komunikasi publik, ia mendorong PLN Batam menyampaikan perkembangan penanganan dan hasil investigasi secara terbuka. Penjelasan perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta membedakan dugaan awal dengan penyebab yang telah terverifikasi.

Dedy mengimbau masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial. Ia menilai keterbukaan dari penyedia layanan penting untuk mengurangi ruang penyebaran informasi keliru.

“Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang benar dan rasional. Kami mengimbau warga mengikuti informasi resmi serta tidak terburu-buru menyebarkan kabar yang belum terverifikasi. PLN juga perlu aktif menjawab pertanyaan publik agar tidak terjadi kesimpangsiuran,” ujarnya.

Di sisi infrastruktur, Dedy mendukung rencana pengembangan PLTGU Batam 3 dan Batam 4 berkapasitas total 300 MW melalui kerja sama PLN Batam dan Dalle Energy Batam.

Ia juga menyambut penguatan pasokan bagi pengembangan pusat data dan kawasan digital di Batam.

Menurutnya, pertumbuhan investasi perlu diikuti kesiapan pembangkit, bahan bakar, jaringan, dan cadangan operasi. Tambahan kebutuhan listrik pusat data harus direncanakan agar mutu pasokan bagi rumah tangga, UMKM, dan industri lainnya tetap terjaga.

“Keandalan listrik merupakan kebutuhan utama kota industri. Kami mendukung pengembangan investasi digital, sekaligus mendorong pemerintah dan PLN memastikan kapasitas tambahan benar-benar siap sebelum beban baru dioperasikan,” katanya.

Dedy turut mendorong pemanfaatan gas Natuna dan Anambas melalui infrastruktur Pemping untuk memperkuat ketahanan energi domestik. Penataan alokasi gas, menurutnya, perlu mengutamakan kebutuhan dalam negeri dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur dan kewajiban kontraktual.

Ia juga mengusulkan pengembangan cadangan listrik berlapis serta PLTS hybrid dengan baterai untuk fasilitas prioritas, terutama instalasi air, layanan kesehatan, dan penerangan jalan.

Dukungan bagi kebutuhan dasar rumah tangga serta kajian potensi energi gelombang laut dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kelayakan teknis.

“Pemulihan ini perlu menjadi awal penguatan layanan secara berkelanjutan. Kita ingin listrik semakin andal, layanan air dan fasilitas publik tetap terlindungi, serta masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kepastian,” pungkasnya.