Dari Tumpukan Sampah hingga Blackout, M. Andi Saputra Desak Evaluasi Pelayanan Publik Batam

Batampedia.com,. Batam — Persoalan sampah yang belum tuntas, krisis air bersih yang dikeluhkan masyarakat, hingga gangguan listrik berskala luas pada Senin (12/10/2026) menjadi sorotan terhadap tata kelola pelayanan publik di Kota Batam.

Rangkaian persoalan tersebut mendorong M. Andi Saputra, masyarakat Kota Batam, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, kesiapsiagaan infrastruktur, dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Andi menilai, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari aktivitas pejabat di lapangan, kegiatan seremonial, atau publikasi di media sosial.

Hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebijakan menghasilkan perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Sorotan ini mengemuka setelah beredarnya video yang diunggah akun Instagram @adminaslibatam, menampilkan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra bersama sejumlah pihak di lokasi yang memperlihatkan tumpukan sampah.

Dalam unggahan tersebut, masyarakat diimbau melaporkan penumpukan sampah kepada pihak terkait dan meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Menurut Andi, kegiatan turun langsung ke lapangan merupakan hal positif. Namun, kegiatan tersebut perlu menjadi bagian dari sistem penanganan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

“Persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan membersihkan satu lokasi. Masyarakat membutuhkan sistem pengelolaan yang jelas, pengangkutan yang konsisten, fasilitas yang memadai, dan kepastian bahwa sampah tidak kembali menumpuk di tempat yang sama,” ujar M. Andi Saputra.

Persoalan Sampah Membutuhkan Solusi Berkelanjutan.

Pengelolaan sampah telah lama menjadi tantangan perkotaan di Batam. Publikasi resmi pemerintah pada November 2025 menyebut timbulan sampah sekitar 1.185,94 ton per hari.

Sementara itu, pemberitaan pada April 2026 mengutip angka sekitar 1.300 ton per hari berdasarkan Rencana Induk Persampahan 2025–2045. Angka tersebut perlu dibaca berdasarkan dasar pendataan masing-masing.

Namun, besarnya timbulan sampah menunjukkan bahwa persoalan ini membutuhkan penanganan sistematis, bukan hanya tindakan pembersihan sesaat.

Pemerintah perlu menjelaskan capaian kebijakan secara terbuka, termasuk kapasitas pengangkutan, kondisi armada, ketersediaan tempat penampungan, pengolahan sampah, dan penanganan lokasi yang berulang kali mengalami penumpukan.

Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat harus disertai kepastian tindak lanjut. Ajakan kepada warga untuk melaporkan tumpukan sampah akan lebih efektif apabila tersedia saluran pengaduan yang jelas, nomor laporan, batas waktu penanganan, serta informasi mengenai penyelesaian aduan.

Andi menilai, tanggung jawab menjaga kebersihan memang melibatkan masyarakat. Namun, kewajiban warga membuang sampah pada tempatnya tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sistem pelayanan yang memadai.

Karena itu, evaluasi pengelolaan sampah perlu diarahkan pada hasil yang dapat diukur, seperti berkurangnya titik penumpukan, meningkatnya efektivitas pengangkutan, membaiknya pengolahan akhir, dan konsistensi pelayanan di wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

Krisis Air Bersih dan Keterbukaan Penggunaan Sumber Daya.

Persoalan berikutnya adalah ketersediaan air bersih. Keluhan warga mengenai gangguan pasokan air di sejumlah wilayah Batam, termasuk kawasan Nongsa dan Sambau, menjadi perhatian dalam pemberitaan sepanjang September hingga Oktober 2026.

Di tengah perkembangan kawasan industri digital dan data center, masyarakat juga membutuhkan penjelasan transparan mengenai sumber air dan pola pemanfaatannya.

Kekeringan dan penurunan debit waduk dapat memengaruhi ketersediaan air baku. Namun, kondisi alam bukan alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur, pemerataan distribusi, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat.

Di sisi lain, keberadaan fasilitas data center di kawasan yang mengalami gangguan pasokan air tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa industri tersebut merupakan penyebab utama krisis. Kesimpulan tersebut memerlukan data yang dapat diuji, termasuk volume pemakaian air setiap sektor, sumber pasokan, kapasitas produksi, dan hubungan antarsistem distribusi.

Pemerintah dan pengelola kawasan perlu memberikan penjelasan komprehensif agar masyarakat mengetahui bagaimana kebutuhan rumah tangga, industri, dan fasilitas digital dipenuhi di tengah keterbatasan sumber daya air.

Andi menekankan bahwa pertumbuhan investasi semestinya berjalan seiring dengan perlindungan kebutuhan dasar masyarakat. Transparansi penggunaan air, kajian daya dukung lingkungan, dan kesiapan sumber pasokan alternatif perlu menjadi bagian dari tata kelola pembangunan.

Persoalannya bukan mempertentangkan investasi dengan kebutuhan warga, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung tanpa mengabaikan akses masyarakat terhadap air bersih yang cukup dan berkualitas.

Blackout Menjadi Ujian Kesiapsiagaan Infrastruktur

Gangguan listrik yang meluas di Batam pada Senin (12/10/2026) turut memperlihatkan pentingnya ketahanan infrastruktur dan koordinasi pelayanan publik.

Pemberitaan pada hari kejadian mencatat dampak pemadaman di sejumlah wilayah, termasuk kendala layanan berbasis aplikasi, gangguan komunikasi, kemacetan di beberapa titik, serta dampak terhadap instalasi pengolahan air.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa gangguan pada satu infrastruktur dapat memengaruhi berbagai kebutuhan masyarakat secara bersamaan.

Menurut Andi, evaluasi tidak cukup hanya berfokus pada penyebab teknis pemadaman dan proses pemulihan listrik. Perlu pula diperiksa kesiapan layanan cadangan, efektivitas komunikasi darurat, pengamanan persimpangan ketika lampu lalu lintas tidak berfungsi, dan koordinasi antarlembaga.

Penyebab teknis gangguan listrik perlu dijelaskan oleh pihak yang berwenang menangani sistem kelistrikan. Sementara itu, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu dievaluasi berdasarkan pelaksanaan koordinasi, perlindungan masyarakat, dan kesinambungan pelayanan publik selama keadaan darurat.

Wali Kota tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penyebab teknis blackout. Namun, dampak yang meluas menjadi alasan yang relevan untuk meminta penjelasan mengenai kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi gangguan lintas sektor.

Masyarakat berhak mengetahui apakah prosedur darurat telah tersedia, bagaimana prosedur tersebut dijalankan, dan apa langkah perbaikan yang akan dilakukan setelah kejadian.

Evaluasi ini penting agar pemulihan tidak berhenti pada kembalinya pasokan listrik, tetapi juga menghasilkan peningkatan ketahanan infrastruktur dan pengurangan risiko bagi masyarakat pada masa mendatang.

Pemerintah Perlu Membuktikan Hasil Kebijakan
Persoalan sampah, air bersih, dan blackout memiliki karakteristik teknis yang berbeda.

Namun, ketiganya memperlihatkan pentingnya perencanaan, kesiapan infrastruktur, koordinasi, dan transparansi dalam pelayanan publik.

Kinerja pemerintah perlu dinilai berdasarkan indikator yang dapat diperiksa. Pada bidang persampahan, masyarakat membutuhkan data mengenai pengangkutan dan pengolahan.

Pada bidang air, dibutuhkan informasi tentang kontinuitas pasokan, kualitas air, produksi waduk, dan penanganan wilayah terdampak.

Pada bidang kelistrikan, diperlukan evaluasi mengenai kronologi gangguan, penyebab yang telah terverifikasi, waktu pemulihan, dan kesiapan layanan pendukung.

Pembagian kewenangan antarlembaga juga perlu dijelaskan secara terbuka. Pengelolaan listrik, air, komunikasi, lalu lintas, dan persampahan melibatkan instansi serta operator yang berbeda. Karena itu, pertanggungjawaban harus diberikan sesuai kewenangan masing-masing, disertai koordinasi yang efektif untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Andi mendesak pemerintah kota bersama instansi terkait menyampaikan langkah perbaikan yang memiliki target, jadwal, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan yang terukur.

Publik juga perlu memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan serta kendala yang masih dihadapi.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima pernyataan komitmen, tetapi juga dapat menilai apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan hasil.

Pelayanan Publik Harus Dirasakan Masyarakat
Kritik terhadap pelayanan publik bukan berarti menolak kegiatan pejabat di lapangan atau mengabaikan upaya pemerintah.

Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat agar setiap kegiatan dan kebijakan menghasilkan manfaat nyata.

Kehadiran pejabat di lokasi persoalan dapat menjadi langkah awal. Namun, keberhasilan penanganan harus dilihat dari perubahan kondisi setelah kegiatan berlangsung.

Sampah harus ditangani secara berkelanjutan, kebutuhan air bersih harus menjadi prioritas pelayanan dasar, dan gangguan infrastruktur harus diikuti evaluasi kesiapsiagaan yang terbuka.

Masyarakat Batam berhak memperoleh pelayanan yang terukur dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah, pada saat yang sama, perlu menunjukkan capaian kebijakan melalui data dan hasil yang dapat diperiksa secara objektif.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kota tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan investasi atau aktivitas pemerintahan yang terlihat di ruang publik.

Keberhasilan tersebut juga harus tercermin dalam kualitas hidup masyarakat, kebersihan lingkungan, kepastian akses terhadap air bersih, dan ketahanan infrastruktur ketika keadaan darurat terjadi.
Narasumber: M. Andi Saputra
Masyarakat Kota Batam
— Selesai —