PC PMII Tanjungpinang-Bintan Laporkan Dugaan Penimbunan dan Dugaan Praktik Monopoli Distribusi Minyakita ke Polda Kepri

Batampedia.com,. Tanjungpinang – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tanjungpinang-Bintan secara resmi menyampaikan laporan kepada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melalui Satgas Pangan terkait dugaan penimbunan dan dugaan praktik monopoli distribusi bahan pokok Minyakita.

Selain itu, PMII juga meminta Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau untuk melakukan pengawasan terhadap proses penanganan laporan tersebut sesuai kewenangannya.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh Minyakita di sejumlah wilayah.

PMII menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi terkait guna memastikan distribusi bahan pokok berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua PC PMII Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Almujirin, mengatakan bahwa laporan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pemantauan organisasi yang menemukan indikasi awal adanya dugaan distribusi Minyakita yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut nantinya terbukti berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan aparat yang berwenang, maka perbuatan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maupun ketentuan hukum lain yang relevan.

“Kami menghormati sepenuhnya asas praduga tak bersalah. Laporan ini kami sampaikan agar aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak bermaksud menyimpulkan adanya kesalahan pihak mana pun sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi,” ujar Muhammad Almujirin.

PC PMII Tanjungpinang-Bintan meminta Satgas Pangan Polda Kepri untuk melakukan pendalaman terhadap seluruh rantai distribusi Minyakita, mulai dari distributor, agen, hingga pengecer, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang memerlukan tindak lanjut.

Selain itu, PMII juga mendorong pemerintah dan instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap distribusi bahan pokok strategis guna mencegah terjadinya kelangkaan maupun dugaan praktik yang dapat merugikan masyarakat.

PMII turut meminta agar masyarakat yang memberikan informasi kepada aparat penegak hukum memperoleh perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Sebagai organisasi kemahasiswaan, PC PMII Tanjungpinang-Bintan menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi tata niaga bahan pokok.

PMII berharap proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, independen, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, sehingga setiap pihak memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil.