GPN Batam Desak DPRD dan Forkopimda Intervensi Pasar, Dorong Pengawasan MBG dan Koperasi Desa

Batampedia.com,. Batam – Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Batam meminta DPRD Kota Batam bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera mengambil langkah intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga bahan pokok yang mulai menjadi perhatian masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua GPN Batam, Haris, dalam audiensi bersama DPRD Batam. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret melalui operasi pasar dan pengawasan distribusi agar kenaikan harga kebutuhan pokok tidak semakin membebani masyarakat.

“Kami mendorong DPRD bersama pemerintah daerah dan Forkopimda untuk segera melakukan langkah intervensi pasar. Stabilitas harga pangan harus menjadi perhatian utama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Haris.

Selain persoalan harga pangan, GPN Batam juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mulai berjalan di berbagai daerah. Haris meminta DPRD Batam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan program tersebut, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tenaga kerja, hingga pihak pengelola.Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, menjaga kualitas makanan, serta mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

“Kami meminta DPRD mengawasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Screening terhadap tenaga kerja dan pengelola perlu dilakukan agar program ini benar-benar memberikan manfaat kepada peserta didik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa dan pemuda juga menyampaikan perhatian terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa yang menjadi salah satu agenda pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi masyarakat.

Mereka menilai pengawasan sejak tahap awal sangat penting agar program tersebut berjalan transparan, profesional, dan tepat sasaran.GPN juga meminta pemerintah memberikan kejelasan terkait informasi mengenai kontrak manajer koperasi yang disebut memiliki kewajiban pengembalian dana hingga Rp100 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.

“Hal-hal seperti ini perlu mendapat penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tambah Haris.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan pemuda.Ia menjelaskan, fungsi pengawasan DPRD mencakup pelaksanaan program pemerintah serta kondisi sosial ekonomi daerah.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas langkah antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok maupun BBM. Pengawasan pasar menjadi bagian penting agar tidak terjadi gejolak harga yang merugikan masyarakat,” ujar Kamaluddin.

Terkait program Koperasi Desa, Kamaluddin menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada koperasi desa yang diresmikan di Batam. Dari total 64 kelurahan, sekitar 32 gerai telah dipersiapkan dan direncanakan menjadi bagian dari agenda peresmian nasional pada Juni 2026.

DPRD Batam, kata dia, akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Dinas Koperasi terkait perkembangan program tersebut sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaannya.

Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen mahasiswa dan pemuda untuk terus mengawal isu stabilitas harga pangan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, serta pembangunan Koperasi Desa.Mereka menilai pengawasan publik menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.