GMKI dan GAMKI Kepri Soroti Dugaan Kelalaian dalam Kasus Gagalnya Berangkat Peserta Pesparawi Kepri ke Manokwari

Batampedia.com,. Batam – GMKI Wilayah Provinsi Kepri, Riau, Sumbar dan DPD GAMKI Kepri menyampaikan keprihatinan mendalam atas gagalnya keberangkatan 27 peserta Paduan Suara Wanita (PSW) Kontingen Pesparawi Kepulauan Riau menuju Manokwari, Papua Barat, untuk mengikuti Pesparawi Nasional XIV Tahun 2026.

Peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan harus menjadi perhatian serius karena menyangkut tata kelola kegiatan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik, serta perlindungan terhadap peserta yang telah dipersiapkan untuk mewakili Kepulauan Riau di tingkat nasional.

Berdasarkan informasi yang berkembang di publik, para peserta telah diberangkatkan dari Kepulauan Riau menuju Jakarta. Namun, saat akan melanjutkan perjalanan ke Manokwari, mereka diketahui tidak dapat menggunakan tiket penerbangan lanjutan karena diduga belum berstatus issued atau belum terselesaikan pembayarannya.

Akibatnya, puluhan peserta gagal mengikuti perlombaan yang telah mereka persiapkan selama berbulan-bulan. Kami menilai peristiwa ini menunjukkan adanya indikasi lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam sebuah kegiatan resmi yang melibatkan puluhan peserta serta menggunakan anggaran publik, verifikasi tiket dan kepastian keberangkatan seharusnya menjadi prosedur dasar yang wajib dipastikan sebelum peserta diberangkatkan.

Selain menimbulkan kerugian moral dan psikologis bagi para peserta, kejadian ini juga berpotensi mencoreng nama baik Provinsi Kepulauan Riau di tingkat nasional.

Para peserta telah mengorbankan waktu, tenaga, dan komitmen untuk membawa nama daerah, namun harus menerima kenyataan pahit akibat persoalan yang berada di luar kendali mereka.

Oleh karena itu, kami mendesak:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan keberangkatan kontingen Pesparawi Kepri Tahun 2026.

2. Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau melakukan audit dan pemeriksaan terhadap seluruh proses pengelolaan anggaran perjalanan kontingen.

3. Panitia pelaksana dan pihak terkait menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai kronologi, mekanisme pengadaan tiket, serta penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memastikan tidak terdapat kelalaian administratif maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan tersebut.

5. Pemerintah memberikan bentuk pemulihan dan penghargaan kepada peserta yang gagal tampil akibat permasalahan yang bukan disebabkan oleh mereka.

Kami menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditegakkan.

Setiap rupiah anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap warga yang mewakili daerah berhak memperoleh perlindungan serta pelayanan yang layak.

Mahasiswa akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga terdapat penjelasan yang terang, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kepulauan Riau.

“Jangan sampai mimpi dan perjuangan anak-anak daerah dikorbankan oleh buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan.” Ujar Korwil XIII PP GMKI

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD GAMKI Kepri, Iwan Pakpahan. Dalam keterangannya, GAMKI Kepri menyatakan bahwa hal ini harus jadi perhatian bersama agar tidak terulang kembali dikemudian hari.

Iwan menyatakan, bahwa terkait peristiwa yang dialami oleh Tim Pesparawi Provinsi Kepulaun Riau harus betul-betul menjadi bukti bahwa telah ada indikasi ketidakseriusan dari pihak panitia LPPD Kepri dalam memfasilitasi kebutuhan kontingan peserta untuk sekelas kegiatan nasional seperti ini.

Oleh karena itu, melalui Sekretaris Daerah GAMKI Kepri, Bung Filemon Tambunan meminta agar kiranya persoalan ini ditangani dengan serius dan transparan.

GAMKI Kepri berkomitmen mengawal persoalan ini dan meminta kepada semua pihak baik panitia dan peserta agar menahan diri untuk menghindari hal-hal yang bisa memicu timbulnya persoalan lain.