Gas Indonesia Dialihkan dari Singapura ke Dalam Negeri, M Andi Saputra Pertanyakan Pemerataan Listrik di Pulau Bulang Lintang

Batampedia.com,. Batam – Kebijakan Indonesia mengurangi ekspor gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD dan mengalihkan sebagian pasokannya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, termasuk Batam, mendapat perhatian dari M Andi Saputra, Masyarakat Kota Batam.

Ia menyambut baik kebijakan yang memprioritaskan kebutuhan energi nasional tersebut. Namun, menurutnya, kebijakan itu juga harus diikuti dengan pemerataan akses listrik agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga di wilayah hinterland.

“Ketika pasokan gas sudah dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri, pertanyaan kami sederhana: kapan masyarakat Pulau Bulang Lintang benar-benar merasakan manfaatnya melalui ketersediaan listrik yang layak selama 24 jam?” ujar Andi.

Andi menyoroti kondisi masyarakat Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, yang menurut informasi yang diterimanya masih menghadapi keterbatasan fasilitas listrik. Bahkan, siswa-siswi dari wilayah tersebut disebut harus pergi ke Batam untuk mengikuti ujian karena keterbatasan fasilitas pendukung di pulau mereka.

“Jangan hanya bicara tentang kemandirian dan ketahanan energi. Buktikan bahwa energi Indonesia benar-benar hadir untuk rakyatnya. Bagaimana mungkin Batam menerima perhatian dalam penguatan pasokan gas, sementara anak-anak di wilayah kepulauannya masih menghadapi hambatan listrik untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak?” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa pengalihan gas dari Singapura tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kelistrikan di Pulau Bulang Lintang. Namun, kebijakan tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mempercepat pemerataan energi hingga ke wilayah kepulauan.

Karena itu, Andi meminta Pemerintah Kota Batam, PLN Batam, dan DPRD Kota Batam memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi kelistrikan di Pulau Bulang Lintang, termasuk rencana pengembangan jaringan atau penyediaan pasokan listrik, kebutuhan anggaran, pihak yang bertanggung jawab, serta target pelaksanaannya.

“Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya meminta hak dasar: listrik yang layak, pendidikan yang setara, dan perhatian pembangunan yang adil,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan penguatan energi nasional tidak hanya terlihat dari sisi pasokan dan distribusi gas, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat di daerah kepulauan.

“Jangan sampai gas kita banggakan karena kembali ke dalam negeri, tetapi masyarakat di pulau-pulau Batam masih harus menunggu untuk menikmati listrik 24 jam. Anak-anak Bulang Lintang juga bagian dari masa depan Batam dan Indonesia. Jangan biarkan mereka tertinggal hanya karena tempat tinggal mereka berada di pulau,” lanjut Andi.

Di akhir pernyataannya, ia mendesak pemerintah dan seluruh pihak terkait agar segera menyampaikan rencana konkret, kepastian anggaran, penanggung jawab, serta target penyelesaian persoalan listrik di Pulau Bulang Lintang.

“Energi untuk rakyat, pendidikan untuk masa depan, dan pembangunan yang harus dirasakan secara merata.”

M ANDI SAPUTRA
Masyarakat Kota Batam