Konsolidasi Demokrasi Bersama PMII, Serap Masukan Generasi Muda untuk Demokrasi

Batampedia.com,. – Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PC (PMII) Cabang Tanjungpinang-Bintan di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Senin (15/6/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan antara penyelenggara pengawasan pemilu dan kalangan mahasiswa dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat serta membangun demokrasi yang lebih berkualitas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota Bawaslu Kepulauan Riau, yakni Maryamah, Said Abdullah Dahlawi, Rosnawati, dan Febriadinata, didampingi Kepala Bagian Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Masyarakat (P2H) Ridwan.

Sementara dari PMII Cabang Tanjungpinang-Bintan hadir Ketua Umum Mujrin bersama jajaran pengurus.Konsolidasi demokrasi ini merupakan salah satu agenda Bawaslu Kepri untuk menyerap masukan, saran, serta evaluasi dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, sebagai bahan penguatan kerja-kerja pengawasan pemilu dan demokrasi ke depan.

Dalam suasana yang hangat dan interaktif, kegiatan diisi dengan diskusi serta berbagi pengalaman dari para mahasiswa yang aktif di organisasi PMII. Berbagai pandangan terkait partisipasi generasi muda dalam demokrasi, tantangan pendidikan politik masyarakat, Politik uang, hingga peluang kolaborasi dalam pengawasan partisipatif menjadi topik yang dibahas.

Anggota Bawaslu Kepri, Maryamah, berharap pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal membangun kerja sama yang lebih erat antara Bawaslu dan PMII.

“Pertemuan ini diharapkan dapat membantu kerja-kerja pengawasan ke depan. Adik-adik PMII memiliki potensi besar untuk bersama-sama dengan Bawaslu dalam menguatkan demokrasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif,” Ujarnya.

Senada dengan itu, Said Abdullah Dahlawi menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga demokrasi. “Bawaslu membutuhkan adik-adik PMII untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan ruang edukasi dan pemahaman mengenai demokrasi. PMII dapat menjadi media yang efektif untuk mencerdaskan masyarakat dalam konteks demokrasi,” katanya.

Sementara itu, Rosnawati menyampaikan harapannya agar PMII dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam memperkuat pengawasan partisipatif.

“Harapan kami, PMII dapat bersinergi bersama Bawaslu dalam bingkai konsolidasi demokrasi. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperluas dan memperkuat simpulsimpul relawan pengawasan di tengah masyarakat,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Febriadinata memberikan pemahaman terkait berbagai ketentuan hukum dalam pelaksanaan pemilu. Ia menjelaskan sejumlah aspek penting, mulai dari keterlibatan masyarakat sebagai relawan pengawasan hingga larangan praktik politik uang yang dapat merusak kualitas demokrasi.

Di sisi lain, Ketua Umum PMII Cabang Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Almujrin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bawaslu Kepri atas terselenggaranya pertemuan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih intensif antara PMII dan Bawaslu.

“Ini merupakan pertemuan pertama kami dengan Bawaslu Kepri. Kami mengapresiasi silaturahmi yang terjalin hari ini sebagai langkah awal untuk bersama-sama membangun karakter demokrasi yang lebih baik ke depan,” Ujar Mujrin.

Mujrin juga berharap kolaborasi antara PMII dan Bawaslu dapat terus berlanjut dalam berbagai program pendidikan politik dan penguatan demokrasi.

“Kami berharap pelaksanaan pemilu ke depan dapat semakin baik, lebih aktif, partisipatif, dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa,” tambahnya.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Kepri menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat guna memperkuat pengawasan partisipatif dan membangun demokrasi yang inklusif, berintegritas, serta berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. *MjR