PMII Tanjungpinang Soroti Kebobrokan Kepemimpinan Kadis Perdagangan

Batampedia.com., Tanjungpinang – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Tanjungpinang menyoroti serius kepemimpinan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tanjungpinang yang dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengendalian sektor perdagangan daerah.

Ketua PC PMII Kota Tanjungpinang, Ucok Fatumonah Harahap, menyebutkan bahwa selama ini Dinas Perdagangan justru memperlihatkan wajah kepemimpinan yang lemah, tidak responsif, serta minim terobosan strategis di tengah persoalan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks.

“Kami melihat ada kebobrokan dalam kepemimpinan Dinas Perdagangan. Kebijakan tidak menyentuh kebutuhan pedagang kecil, pengawasan pasar lemah, dan tidak ada keberpihakan nyata kepada ekonomi rakyat,” tegas Ucok dalam keterangannya, Rabu, 14/01/2026.

Ucok menilai, berbagai persoalan klasik seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, lemahnya pengawasan distribusi barang, hingga carut-marut pengelolaan pasar terus berulang tanpa solusi konkret. Menurutnya, hal ini mencerminkan ketidakmampuan manajerial dan visi kepemimpinan di tubuh Dinas Perdagangan.

“Jika kepala dinas tidak mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pedagang kecil dan konsumen, maka ini bukan sekadar kelalaian, tetapi kegagalan kepemimpinan,” lanjutnya.

PMII juga menilai Dinas Perdagangan terkesan menutup diri dari kritik publik, minim transparansi, serta tidak melibatkan unsur masyarakat dan mahasiswa dalam proses evaluasi kebijakan perdagangan.

Ucok menegaskan bahwa pihaknya mendesak Wali Kota Tanjungpinang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Perdagangan, termasuk kemungkinan pergantian pejabat jika dinilai tidak mampu memperbaiki keadaan.

“Jangan biarkan sektor perdagangan dikelola tanpa arah. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,” tegasnya.

PMII Kota Tanjungpinang memastikan akan terus mengawal isu ini dan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial demi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah *And